Eks Rektor UIN Riau Divonis 2 Tahun 10 Bulan

Kamis, 19 Januari 2023 | 08:35 WIB

PEKANBARU (Publikanews.com) -Ketua Majelis Hakim Salomo Ginting yang memimpin sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru pada Rabu (18/1/) menyatakan mantan Rektor UIN Riau Akhmad Mujahidin dinyatakan bersalah melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga.


''Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman pidana 2 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp200 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 bulan,'' ucap Salomo Ginting. Tuntutan ini lebih rendah 2 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, pada sidang tuntutan yang digelar tanggal 16 Desember 2022, JPU Dewi Sinta Dame Siahaan menuntut Akhmad Mujahidin agar dihukum penjara selama 3 tahun dan didenda sebesar Rp200 juta subsidair selama 6 bulan.


Dalam tuntutannya JPU meminta majelis hakim menyatakan terdakwa Akhmad Mujahidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kolusi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga.


Atas vonis tersebut, Akhmad Mujahidin yang menghadiri sidang secara virtual dari Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru, diminta tanggapannya oleh Ketua Majelis Hakim Salomo Ginting. Apakah menerima,  banding atau pikir-pikir.
''Kami pikir-pikir dulu selama sepekan yang mulia,'' ucap Akhmad Mujahidin menjawab pertanyaan dari majelis hakim. Terdakwa dan Kuasa Hukum serta JPU kemudian diberikan waktu selama tujuh hari ke depan untuk pikir-pikir.  Salomo Ginting kemudian menutup sidang pada pukul 16.02 WIB sore.***

 

Editor : Admin

Reporter : Admin

Close Ad